uu 35 2009. 45, TLN No. uu 35 2009

yang memiliki per an se ntral dalam rangka . Banyak dari Narkotika golongan 1 merupakan jenis psikotropika golongan 1 dan 2 di UU 05/1997. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis. 2. Halaman. Akan tetapi,. 35 Tahun 2009 merupakan pengganti dari undang-undang narkotika sebelumnya yaitu Undang-undang No. Status Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Diubah Oleh : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika u. UU Narkotika menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan. pdf/47; View more global usage of this file. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam menerapkan undang-undang dimaksud. LABEL DAN PUBLIKASI 8. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan. 35. Tri Agus Gunawan, Analisis Yuridis Ketentuan Undang-Undang No. • Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika (penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional) pada lamp I diatur dengan Peraturan Menkes. DASAR HUKUM. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Dibaca: 83 Oleh Humas BNN 07 Feb 2014. Bagikan. I UU tentang Narkotika No. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. DIKTUM. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. KETENTUAN UMUM 2. Akan tetapi, Lampiran UU 5/1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU 35/2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Peraturan. H. Sus/2019/PN Bpp terhadap. Narkotika merupakan zat atau obat yang diambil dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai. Key Words : Penerapan Hukum Pasal 112 UU Narkotika, Penerapan Hukum Pasal 127 UU Narkotika ABSTRACT Broadly speaking thesis told about the. id -Merujuk pada Undang-Undang No. Berita. Seperti diketahui, ini merupakan zat atau obat dimana asalnya berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. c o m/ 2 01 6 /0 6 /1 8 / revisi-uu-Narkotika-jang an-didikte-berbegai-kebijakan-glo bal). 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin menemukan titik terang. TUJUAN Undang. Narkotika - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. KETENTUAN PENUTUP. 0017056501) Dr. 9 Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU No. Namun undang-undang tentang psikotropika hingga saat ini masih tetap. pdf/57. Namun fakta di lapangan para Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dihukum penjara. Untuk memfungsikan. Daftar Harga uu no 35 tahun 2009 Terbaru; September 2023; Harga Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasar UU No 35 Tahun 2009. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1999. 98 KB. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Sus/2018/PN Bjm. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Pelaku yang terlibat jaringan narkotika internasional dengan menggunakan anak-anak sebagai kurirnya dapat dijerat dengan Pasal 133 ayat (1) UU No. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam. Unduh. Halaman ini telah diuji baca. ABSTRAK: bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah. Proses hukum rehabilitasi yang sudah diatur didalam undang undang republik indonesia masih jarang di implementasikan oleh jaksa sebagai penuntut umum untuk. KEPEMUDAAN Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ; KESEHATAN Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta. Undang-undang (UU) NO. 2009. Belum Tersedia. Undang-Undang Feb 25, 2015 805 Add to Reading List. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang narkotika No. Rp76. ” 2Pasal 4 UU 35/2009 berisi tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Narkotika NomorNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur perizinan berusaha di bidang Narkotika dan Psikotropika seperti izin edar, izin terkait. Profil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika karena sering terjadi penyalahgunaan (seperti: Brolamfetamin, Amfetamin, metamfetamin dsb) 2. ABSTRAK Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Rabu, 4 Februari 2009. 2009/ No. Pada tahun 2009, ketentuan UU No 22 tahun 2007 dirubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tipe Dokumen. 35 Tahun 2009, menyiratkan pesan jelas pada masyarakat Indonesia bahwa salah satu roh undang. Scbelum lahtrnya undang-andang No. 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkotika penting sekali untuk dicermati dalam pembahasan ini. Peraturan Perundang-undangan. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. Kamis, 5 Februari 2009. 112 , TLN NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 1 | Maret 2017 Tahun 2009) merupakan derivate dari Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga cathinone yang terdapat dalam daftar Nomor Urut 37 dalam lampiran golongan narkotika golongan I (nomor urut 35 narkotika Undang-Undang Nomor 35 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009) dimana struktur dasar dari. Suasana webinar bertajuk 'Kajian Kritis Pedoman Penuntutan Nomor 11 Tahun 2021', Jumat (6/8/2021). 35/2009 sebagai barometer dariDari pertanyaan di atas, kami coba perjelas bahwa narkoba yang Anda maksud adalah narkotika sebagaimana diatur dan dilarang penggunaan maupun peredarannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”). ABSTRAK PERATURAN. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. Adapun undang-undang yang mengatur tentang narkotika sendiri adalah nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. “Melalui revisi UU No. pdf Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, serta memberikan penjelasan. Babak baru revisi memasuki tahap penyampaian Penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Jawaban o Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut UU 22/1997, dan tidak mencabut UU 5/1997. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Unduh. Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; PERATURAN TERKAIT. 5115, LL SETNEG : 42 HLM. 6647, jdih. Tentunya termasuk institusi aparat penegak hukumnya,” kata Djamil. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau. UU 34 Tahun 2009. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. KUHPidana atau Dakwaan Ketiga pasal 132 UU RINo. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - Pasal 10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 111 ayat (2) UU RI No. Kali ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti yang sebelumnya menghukum terdakwa dengan pasal Penyalahguna (127 UU 35/2009) yang sebelumnya tidak didakwakan Penuntut Umum, tak hanya itu MA bahkan akhirnya memutus bebas Terdakwa, dengan pertimbangan pasal yang dijatuhkan tidak didakwakan, sementara pasal yang didakwakan tidak terbukti. Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Pasal 151. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, UU 35/2009 telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan penggunaan narkotika golongan I seperti ganja untuk kepentingan ilmu pengetahuan. DALAM BENTUK TANAMAN BERUPA DAUN GANJA KERING , sebagai mana diatur serta diancam pidana~ menurut pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat ( 1) UU RI NO. Ironisnya, sebagian besar pengguna adalah. Dalam melihat perkara pada Putusan No : 19/Pid. Pada UU No 22 tahun 1997,penyidikan hanya dilakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan PPNS sesuai pasal 65,sedangkan pada undang-undang. 4751, LL SETNEG : 15 HLM. UU: 419 (Stb) 1948: Obat Keras: Staatsblad: Unduh. Referensi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada 28 April 2022, pukul 06. Berlaku, dan Mengubah. 35 Tahun 2009 negara kita memberlakukan Undang. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Halaman ini telah diuji baca. Analisis Implikasi UU 35/2009 dan UU 36/2009 (Siti Isfandari, dkk. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Perundang-undangan. pdf - Dikti . Tribratanews. 2007/NO. Jawaban o Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut UU 22/1997, dan tidak mencabut UU 5/1997. DASAR HUKUM. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami makna percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena percobaan diketegorikan sebagai delik yang belum sempurna. Putusan MA No. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut UU 22/1997, dan tidak mencabut UU 5/1997. Diunduh 54434 kali 320. Kepastian itu disampaikan pemohon, Firman Ramang Putra, melalui kuasa hukumnya dalam sidang perbaikan permohonan pengujian. 4 2. TENTANG . Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pengetrapan pasal 114 (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause degradation or alteration of consciousness, loss of taste, reduce or eliminate the pain, and can lead to dependence, which is divided into categories as attached in this Law. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda KehormatanUU Nomor 35 Tahun 2007_penjelasan. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Berdasarkan UU 35/2009, narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat kandungan yang berbahaya. Diperbarui Kamis, 8 April 2021. Advisor(s) Hamdan, Muhammad. NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Official Site of EKA PEBI HARTIANTY - Gunadarma University"Berkenaan inkonstitusionalitas ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a UU 35 Tahun 2009 adalah tidak beralasan menurut hukum," jelasnya. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. 1. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. UU RI No. S. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah. Salah satu isu pentingnya adalah pembedaan perlakuan bagi pecandu dan pengedar narkotika. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke2 (dua);Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pasal. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach. 3 Tahun 2015 seharusnya tetap menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, POLRI juga memiliki tugas dan kewenangan . Landasan yurisdis pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. Di dalam penjelasan umum UU 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. UU No. PERATURAN. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bulukumba) Controversy over the Application of Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics (Study at the Bukukumba District Court) Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. JDIH 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KONSIDERANS. 000. No. 3879, LL SETNEG : 4 HLM. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 11. H. Menurut Cahyani Suryandari, S. Dengan berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. 35: Tahun: 2009: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 12/10/2009: Tanggal Diundangkan: 12/10/2009: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta: Status:. PENGADAAN 5. Of course this has proven that if the application of article 127 of Law Number 35 of 2009 is carried out properly it can provide a good influence for drug addicts and. Penulisan ini mencoba untuk mengungkapkan dan mengu-raikan politik hukum dari UU No. Pasal 4. 35 Tahun 2009. ID – Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang (UU) No. ABSTRAK: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. Buprenorphin yg sebelumnya masuk pada Psikotropika Gol. Pasal 54 UU No. Berita terkait. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bagaimana perbandingan sistem pidana dan pemidanaan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sekarang serta melihat sistem pidana dan pemidanaan dalam RUU KUHP baru sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia.