contoh peraturan daerah kabupaten kota. contoh : peraturan daerah kabupaten garut nomor 18 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten garut nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten garut . contoh peraturan daerah kabupaten kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merupakan penunjang pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. LEMBARAN DAERAHKOTA BANDUNG TAHUN : 2005 NOMOR : 03 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNGNOMOR : 03 TAHUN 2005TENTANGPENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBER. 07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas. 22 2. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan. LATAR BELAKANG Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Pengertian Peraturan Daerah Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Sesuai dengan ketentuan Undang- Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas Undang Nomor 10 Tahun 2004. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Peraturan daerah mengenai larangan merokok di tempat umum. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten/kota. Si **) I. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Daerah adalah Kabupaten Karawang. 000,00 (lima puluh juta rupiah). Tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: tahap awal melakukan persiapan penyusunan RPJPD, meliputi: penyusunan. Peraturan Daerah. Undang-undang atau Peraturan. Intinya, terjadi dualisme mekanisme pengujian Perda. BANK JATIM (35. Peraturan Presiden; 6. 56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DAERAH KABUPATEN MALANG Menimbang :1. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada. Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan. go. penganutnya diwilayah Kabupaten/Kota; d. Pemerintah Daerah; 9. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Daerah adalah Kabupaten. Tetapi dalam kaitannya dengan konstitusionalitas (formil dan materiil) peraturan daerah, maka sebenarnya yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pengelolaan Limbah B3 5 Gambar 2. Kedua, Pasal 52 yang bertentangan dengan Lampiran I huruf A angka 3 UU Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten dan kota tidak berwenang mengurusi pemberian akreditasi. Indonesia sangat kaya dengan berbagai warisan alam dan budayanya di berbagai daerah. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan. (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam 3 tahapan dimulai dari persiapan, penyusunan rencana dan legislasi. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kita pahami terlebih dahulu mengenai perencanaan penyusunan suatu Peraturan Daerah (“Perda”). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); 13. Keterbatasan sumber daya manusia yang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota. Penanggulangan Tuberkulosis. Pada Daerah Kabupaten / Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan . Peraturan. Rancangan peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah disosialisasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa kepada masyarakat Kabupaten Sleman melalui roadshow public hearing anggota DPRD Kabupaten Sleman di daerah pemilihan masing-masing pada akhir bulan Juli 2016 yang baru lalu. Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33); 11. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021. 32 Tahun 2004. Dokumen : Kota Bekasi. destinasi pariwisata; b. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 mengakui adanya otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni pengakuan adanya hak, wewenang, dan. 4. PERDA 2023. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang SIstem Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung. Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik. id : 34 hlm. (0274) 563635. 12 Ibid, Pasal 11 ayat (1). Download. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan. Judul. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 13. Sebelum perda tersebut dikeluarkan, banyak terjadi kasus dimana orang-orang membuang sampah secara. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota adalah suatu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota. Permohonan uji Undang-Undang No. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor. Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 10. Memahami Tahapan dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah. 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Latar Belakang Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. JDIH KAB. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: 1. Abstrak. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang. DPRD Kabupaten/Kota. (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat Persyaratan Bahan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2020 bisa di lihat pada tabel di bawah ini, Sebelum Buku Ranperda dan Ranperkada beserta dokumen lainnya di antar ke BPKAD Provinsi Riau, terlebih dahulu, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengirimkan file berkas-berkas di atas dengan mengisi Formulir berikut ini : 1. 000 judul atau lebih b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatPeraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022. Deskripsi Dataset. Lembaga teknis daerah kabupaten atau kota. Tipe Dokumen. Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan. Beberapa contoh peraturan. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kalurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat. penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa; b. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan. Sebagai contoh, sebuah kabupaten memiliki Perda terkait perempuan dan anak yang sangat lengkap, namun masih sedikit implementasi. kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019. 000. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,. PENJELASAN (jika diperlukan) PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH *) Oleh: Drs. Kab Pekalongan 3. Kab/Kota ; 6) Mengkoordinir pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; 7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang. A. 19. ”. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Pengelolaan Objek Wisata Milik Daerah. Beranda; Profil . Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun pedoman teknisPerda Syariah atau perda bernuansa syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Pada Judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS didepan nama peraturan daerah yang diubah. menyusun Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. Senin, 20 Juni 2016 14:59 WIB. 4 Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Ditetapkan: 26 Des 2022. Kepala daerah adalah Bupati/Walikota setempat; 4. Peraturan Daerah Kota (“Perda Kota”) yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Kota dengan persetujuan. Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, atau kota, dan masyarakat. Download. (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. Intinya, terjadi dualisme mekanisme pengujian Perda. Berdasarkan uraian di atas kian benderang bahwa naskah akademik memiliki peran strategis dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan Di Kota Bandung Peraturan Daerah Kota. Dokumen : kabupaten karawang. Pertama, jika ada pihak yang. Definisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 7. 000 judul Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota Tipe B: a. DPRD DKI Jakarta. Pengertian Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. 7. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyusunan dokumen RP3KP Daerah Kabupaten/Kota karena dengan adanya dokumen RP3KP,. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Prosedur yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Agung RI karena Mahkamah Agung RI dapat melakukan judicial review terhadap peraturan daerah yang dinilai bermasalah untuk membuktikan apakah peraturan daerah-peraturan daerah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UUD 1945. AsasPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANGLI, Menimbang : a. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. Untuk itu, kami menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Syariah tersebut adalah Peraturan Daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengenai hierarki perundang-undangan, yaitu dapat berupa. Pajak Provinsi terdiri dari enam jenis pajak dengan rincian sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik. Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 38 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2019; Perda Kab Semarang No 11 Tahun 2017. bahwa dalam rangka meningkatkan kriteria penilaian. Secara garis besar, Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi. 3 Tahun 2005. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 12 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. bahwa retribusi Perizinan Tertentu telah diatur. 4. 2015 PPKn. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretariat daerah yang bertugas membantu kepada daerah dalam menyusun kebijakan. TANGGAL : 14 JULI 2009 9. 3. 12. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya; 4. 1. Ulasan Lengkap Sanksi Pidana dalam Perda. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017-2025. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 143 peraturan yang dibatalkan/direvisi oleh Pemerintah Pusat yang mana terdiri dari 1. ; Nah, itulah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Ulasan Lengkap Sanksi Pidana dalam Perda. Kecamatan. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam. Dengan demikian, peraturan daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, dapat dibentuk dengan cukup mendasarkan pada UU 23/2014 sebagai UU yang memberikan atribusi kewenangan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Produk hukum daerah selain Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 5.